BURANGA, Matabuton.com-Bupati Buton Utara Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah didampingi Sekertaris Daerah, Muh. Hardhy Muslim membuka kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), di Aulah Setda, Rabu (14/06/2023). Pembentukan FPRB itu gelar dalam rangka penguatan kelembagaan bencana kabupaten Buton Utara tahun 2023.
Dalam sambutannya, Bupati Buton Utara mengatakan, yang terpenting dalam menanggulangi bencana ialah mengurangi dari awal potensi bencana tersebut secara efektif, bukan setelah terjadi bencana.
Ridwan Zakariah juga menyebut, sebelum diterbitkan peraturan pemerintah tentang penanggulangan bencana, di tiap Desa ada organisasi kemasyarakatan yang tanpa gaji bekerja untuk membantu masyarakat untuk mengatasi penanggulangan bencana.
“Dan ini paling efektif. Karena masyarakat di Desa itu yang pertama-tama kali tau”, sebutnya.
Menurut orang nomor satu di pulau Buton yang paling Utara ini, pembentukan forum PRB sangat penting dalam mengatasi penanggulangan bencana.
“Pembentukan forum PRB saya kira penting bagi kita semua. Terutama pada yang berkepentingan untuk senantiasa berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi dan terkoordinir yang baik supaya benar-benar penanggulangan bencana bisa efektif”, tuturnya.
Lebih lanjut Ridwan berharap kepada tim forum PRB yang terlibat agar dapat bekerjasama secara efektif.
“Untuk itu pada kesempatan berbahagia ini saya harapkan kepada saudara-saudara yang terlibat dalam forum penanggulangan bencana ini dapat bekerja secara efektif dan efisien”, harapnya.
Sebelumnya pelaksanaan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton Utara, La Nita mengatakan, bahwa sesuai undangan-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan ditindak lanjuti dengan PP nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana disana disebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah merupakan tantangan dan tanggung jawab bersama.
“Yang digerakkan dengan strategis yang terstruktur dan terukur dan berkelanjutan dengan tetap mengupayakan menejemen pengurangan bencana”, katanya.
Ia juga menegaskan penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah.
” Tetapi ini perlu kita bangun kolaborasi, bersinergi dengan semua stak holder dalam upaya mengurangi tentang resiko-resiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi “, ujarnya.
Laporan : Redaksi.
