KENDARI,Matabuton.com-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur), Muhammad Hardhy Muslim, menegaskan pentingnya optimalisasi dana transfer ke daerah sebagai strategi utama dalam pembangunan daerah.
Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Butur, Harmin Hari, pada Workshop Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah serta Perencanaan dan Penganggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, yang digelar di hotel Claro, pada Sabtu (15/2/2025).
Dalam sambutannya, Sekda Butur menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang telah hadir untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan dana transfer serta strategi perencanaan anggaran yang efektif.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memenuhi undangan kami. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh peserta dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah,” ujar Harmin Hari saat membacakan sambutan Sekda Butur.
Dalam arahannya, Sekda Butur menekankan bahwa tahun 2025 merupakan awal periode pemerintahan baru, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintah pusat telah menetapkan besaran dana transfer melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025. Ini menjadi pedoman utama dalam menyusun APBD 2025,” jelasnya.
Selain itu, Sekda Butur menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Kebijakan ini menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan kembali skala prioritas pembangunan.
“Efisiensi anggaran yang diterapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 berdampak langsung pada penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di sektor pekerjaan umum, konektivitas, dan irigasi. Tentu ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Utara,” ungkapnya.
Untuk mengatasi tantangan akibat efisiensi anggaran, Sekda Butur mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih kreatif dalam menggali potensi penerimaan daerah.
“Setiap OPD wajib melakukan reformulasi skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran program yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama harus pada program yang bersinergi dengan visi pembangunan nasional, termasuk pengembangan SDM, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,” tegasnya.
Sekda Butur berharap workshop ini dapat memberikan pemahaman dan strategi yang jelas bagi seluruh peserta dalam mengelola dana transfer ke daerah secara lebih efektif.
“Dengan optimalisasi dana transfer dan perencanaan anggaran yang matang, kita dapat menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta mewujudkan pembangunan Buton Utara yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Workshop ini resmi dibuka dengan harapan seluruh peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan dan mengimplementasikannya dalam tata kelola keuangan daerah.
Laporan: Redaksi.
