BURANGA,Matabuton.com-Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Buton Utara, Laode Yus Asman, menegaskan, media bukan pelengkap seremonial dalam demokrasi, melainkan pengawal serius transparansi dan akuntabilitas publik.
Ia menolak pandangan sempit yang menganggap keterbukaan cukup diwakili oleh portal LPSE.
“Jangan remehkan media. Wartawan bukan tukang salin data, mereka penjaga demokrasi. Portal LPSE hanya alat, bukan jaminan bersihnya proses,” tegas Laode saat ditemui di Sekretariat PPWI Butur, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, jika transparansi hanya dimaknai sebagai publikasi data tanpa ruang kritik media, maka itu hanyalah kamuflase pengawasan.
“Transparansi tanpa kritik adalah ilusi. Itu berbahaya.” ujarnya.
Laode menegaskan, media memiliki hak penuh untuk menggali, mengkritisi, dan menyuarakan kebenaran, tanpa harus menunggu audit resmi.
“Kalau media harus diam dan menonton, lalu apa gunanya demokrasi? Jangan bungkam wartawan hanya karena mereka menggali fakta.” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, wartawan bekerja dengan kode etik, verifikasi, dan tanggung jawab moral. Menyempitkan ruang kerja pers, menurutnya, sama saja membuka jalan bagi penyimpangan kekuasaan.
“Fakta sering kali muncul bukan dari laporan resmi, tapi dari kerja jurnalistik yang berani dan independen.” tambahnya.
Meski menekankan tanggung jawab pers, Laode menolak keras segala upaya membatasi media dengan dalih etika.
“Selama wartawan bekerja dengan data dan untuk kepentingan publik, tidak ada yang berhak menghalangi.” katanya.
Ia menegaskan komitmen PPWI Butur untuk terus memperjuangkan kebebasan pers sebagai benteng terakhir rakyat.
“Media adalah benteng terakhir publik dari manipulasi kekuasaan. Jangan pernah coba bungkam mereka.” tegasnya.
Laporan: Redaksi.
