BURANGA,Matabuton.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara pada Kamis, 19 Juni 2025.
Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Daerah Buton Utara untuk segera memfasilitasi pertemuan antara mereka dengan tim Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, yang tengah melakukan audit terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dalam tubuh birokrasi Pemkab Butur pada periode 2021–2023.
Koordinator aksi, Musrawan, menyampaikan tuntutan agar kepala daerah diberikan izin tertulis oleh BKN RI untuk segera melaksanakan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV yang saat ini tertahan.
“Dalam hal ini tututan yang akan kami sampaikan untuk memberikan izin tertulis kepada pemerintah daerah untuk untuk melaksanakan pelantikan eselon II, eselon III dan eselon IV,” tegas Musrawan dalam orasinya.
Ia menilai kekosongan jabatan yang terlalu lama justru memperburuk tata kelola pemerintahan dan menghambat pelayanan publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Matabuton.com, tertundanya pelantikan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Butur disebabkan oleh audit dugaan pelanggaran sistem merit yang terjadi pada masa pemerintahan Ridwan Zakariah-Ahali (2021–2023).
Hingga berita ini diturunkan, para demonstran masih bertahan di lokasi, menunggu kesediaan Bupati Buton Utara untuk menemui mereka dan memberikan klarifikasi langsung.
Laporan: Redaksi.
