BURANGA, Matabuton.com-Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.
Langkah itu ditunjukkan dengan konsultasi yang dilakukan Kepala Dinas Kominfo Butur, Sartono, bersama pihak Telkom dan Telkomsel di Kendari, Rabu (3/9/2025).
“Setelah mendapat arahan dari Telkom Cabang Baubau, kami langsung menindaklanjuti dengan bersurat ke Telkom Kendari. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Buton Utara, Bapak Afirudin Mathara, sebagai bentuk keseriusan Pemda dalam mengawal kebutuhan masyarakat,” ujar Sartono.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Kantor Telkomsel Kendari itu, Sartono memaparkan satu per satu titik wilayah yang masih mengalami blank spot. Ia menekankan, persoalan jaringan bukan sekadar masalah teknis, melainkan sudah menyangkut kebutuhan vital warga.
“Salah satu contoh yang cukup mendesak ada di Kelurahan Kambowa. Di sana ada kantor camat, Puskesmas, sekolah SMP dan SD, kantor kelurahan, hingga permukiman warga. Semua membutuhkan akses komunikasi yang memadai,” jelasnya.
Pihak Telkom dan Telkomsel, lanjut Sartono, menyambut baik upaya Pemda Butur. Mereka segera melakukan pemetaan wilayah-wilayah blank spot untuk dijadikan prioritas pembangunan tower. Bahkan, untuk tahun ini, Telkomsel sudah merencanakan pembangunan di dua titik, yakni Desa Elaji dan Lelamo.
Meski begitu, pihak Telkom Kendari juga memberikan masukan agar Pemda Butur menyampaikan langsung usulan ke Kementerian Telekomunikasi dan Digital (Komndigi). Hal itu agar kebutuhan jaringan di Butur bisa lebih cepat terakomodir.
“Menindaklanjuti saran tersebut, kami sudah menyiapkan surat yang ditujukan ke Komndigi. Insyaallah sebelum akhir tahun surat itu sudah terkirim. Harapan kami, tahun anggaran 2026 sudah ada realisasi pembangunan tower di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau,” terang Sartono.
Ia menambahkan, Dinas Kominfo Butur akan terus mengawal aspirasi masyarakat terkait jaringan telekomunikasi. Menurutnya, ketersediaan akses digital menjadi bagian penting dari pembangunan daerah.
“Komunikasi dan informasi bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi primer. Masyarakat berhak mendapatkan akses yang setara, terutama untuk menunjang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Itu yang sedang kami perjuangkan,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi.
