BURANGA, Matabuton.com-Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Buton Utara tahun 2026 menuai sorotan.
Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kecamatan Kulisusu, Gafar Maulid menilai penundaan tersebut menunjukkan buruknya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buton Utara.
Penundaan Pilkades itu sebelumnya disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PMD Buton Utara, Mohammad Amaluddin Mokhram. Kebijakan tersebut memicu pertanyaan serius dari berbagai pihak, termasuk BPD.
“Kenapa ditunda terus Pilkades?” ujar Gafar saat dihubungi media ini, Minggu (11/1/2026).
Gafar menyebut, pada tahun 2025 lalu Kepala Dinas PMD menyatakan bahwa Pilkades tidak dapat dilaksanakan karena regulasi belum rampung, namun dijanjikan akan digelar pada 2026.
“Kepala dinas menyampaikan bahwa tahun depan (2026) akan dilaksanakan Pilkades. Tidak dilaksanakan tahun 2025 lalu karena kendala regulasi,” tegasnya.
Namun kini, lanjut Gafar, alasan regulasi kembali digunakan. Hal ini membuat pihaknya menilai kinerja Dinas PMD sangat buruk.
“Kalau sekarang alasannya regulasi lagi, kami nilai kinerja BPMD sangat buruk. Tahun lalu alasannya regulasi, sekarang regulasi lagi,” ujarnya.
Gafar juga mempertanyakan keberadaan anggaran yang sebelumnya disebut telah tersedia.
“Kalau anggaran tahun lalu sudah ada, dikemanakan anggaran untuk Pilkades tahun lalu?” tanya Gafar.
Menurutnya, bukan hanya Dinas PMD yang harus bertanggung jawab. Ia menilai Komisi I DPRD Buton Utara juga harus turun tangan karena proses Pilkades kembali ditunda.
“Ketua Komisi I juga harus ikut bertanggung jawab terkait persoalan ini karena proses Pilkades ditunda lagi. Kami mendesak Ketua Komisi I untuk memanggil Kadis PMD dan dimintai keterangannya,” tambahnya.
Hingga kini, puluhan desa di Buton Utara masih dipimpin oleh pejabat (Pj.) kepala desa, sementara masyarakat berharap Pilkades segera digelar agar desa memiliki pemimpin definitif.
Laporan: Redaksi.
