DPRD Buton Utara Gelar Paripurna, Ratusan Aspirasi Rakyat Mengalir dalam Reses Sidang Pertama 2025–2026

BURANGA,Matabuton.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kegiatan Reses Sidang Pertama Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Gedung Sekretariat DPRD, Rabu (18/2/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buton Utara, Hasrianti Ali, serta dihadiri para anggota DPRD. Dalam forum resmi tersebut, masing-masing anggota dewan menyampaikan laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) mereka dengan membacakan secara langsung berbagai usulan dan kebutuhan warga.

Kegiatan reses ini menjadi momentum strategis bagi DPRD untuk menyerap, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif.

Dapil I: Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar Jadi Prioritas

Di Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Bonegunu, Kulisusu Barat, dan Kambowa, aspirasi masyarakat didominasi kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa.

Warga Desa Damai Laborona mengusulkan peningkatan jalan lorong masjid sepanjang ±139 meter, reklamasi pantai, pemasangan paving block, pembangunan talud kali, tambatan perahu, pagar masjid, hingga rehabilitasi SDN 2 Kioko. Selain itu, masyarakat juga meminta bantuan pupuk, herbisida, mesin penggilingan jagung/kopi, ternak itik, tangki semprot, hingga peralatan perbengkelan.

Sementara di Desa Gunung Sari, aspirasi mengarah pada normalisasi sungai, pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan, pembangunan posyandu, balai desa, rumah ibadah, bronjong, jalan usaha tani, penataan pasar desa, hingga bantuan ternak kambing dan alat pertanian.

Di Desa Langere, masyarakat mengusulkan pembangunan puskesmas, jembatan, SPAM (air bersih), serta fasilitas tempat pembuangan sampah. Sedangkan di Desa Kotawo, selain perbaikan jalan usaha tani dan rehabilitasi balai desa, masyarakat juga meminta penindakan terhadap nelayan yang menggunakan bom ikan serta penempatan tenaga pendamping pertanian.

Tak kalah penting, usulan pembangunan Tower BTS untuk menjangkau Desa Lambale, Kotawo, hingga Lauki turut menjadi perhatian serius demi pemerataan akses komunikasi.

Dapil II: Peningkatan Status Pendidikan dan Akses Listrik

Di Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara, masyarakat Desa Wamorapa mengusulkan perbaikan jalan TPU, rehabilitasi kantor desa, pembangunan jembatan, pasar desa, bronjong dan talud kali, serta bantuan sarana sekolah MIS.

Aspirasi penting lainnya adalah usulan perubahan status sekolah dari MIS menjadi MIN di Desa Wamorapa.

Sementara itu, warga Dusun Sawoano Peri Desa Laanonsangia menyuarakan kebutuhan mendesak akan jaringan listrik yang hingga kini belum terjangkau. Permintaan pemasangan jaringan listrik, lampu penerangan jalan, serta pengawasan distribusi pupuk agar tepat sasaran juga menjadi sorotan.

Desa Wantulasi, Waode Buri, dan Labelete turut mengusulkan pembangunan talut pantai, jalan tani, drainase, deker, jembatan, lapangan olahraga, hingga pengadaan bodi fiber dan mesin katinting bagi nelayan.

Dapil III: Dukungan UMKM, Nelayan, dan Pelestarian Budaya

Di Daerah Pemilihan III Kecamatan Kulisusu, aspirasi masyarakat sangat beragam, mulai dari pengaspalan jalan tani di Desa Jampaka, pengadaan alat tangkap ikan, mesin pompa air, bibit durian dan jeruk, hingga bantuan pertanian dan perikanan.

Kelurahan Bangkudu mengusulkan pengaspalan jalan lingkungan, tambak udang lengkap dengan bibit, alat timbangan digital untuk posyandu, dukungan kegiatan keagamaan, serta renovasi kawasan permandian Nga-Ngabuaya.

Di Desa Wasalabose, masyarakat meminta pembangunan sekolah, bantuan perahu sampan untuk nelayan, bibit agar-agar, serta beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu. Selain itu, pembersihan kawasan Benteng Kulisusu dan pelestarian budaya melalui Tarian Alionda juga menjadi bagian dari aspirasi yang disuarakan.

Sementara di Desa Lantagi, Lipu, dan Eelahaji, usulan meliputi pembangunan sumur bor, rehabilitasi masjid, bantuan bedah rumah, drainase, lampu jalan, hingga penuntasan kejelasan status PPPK paruh waktu kategori R4.

Komitmen Mengawal Aspirasi Rakyat

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Buton Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat agar dapat diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, tetapi wujud nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat. Seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab, DPRD Buton Utara terus berupaya menjadikan suara rakyat sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *