BURANGA, Matabuton.com-Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sairman Sahadia, membantah tudingan bahwa DPRD sedang mengelola isu pengangkatan kepala sekolah untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, langkah yang dilakukan DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Sairman menanggapi kritik Wakil Ketua DPC. PDIP Buton Utara, Julman Hijrah yang menilai DPRD terlalu fokus pada polemik kepala sekolah dan mengabaikan persoalan lain.
“Terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan Dinda Julman terhadap kinerja DPRD, khususnya Komisi I. Secara prinsip tidak ada yang sedang mengelola isu, tetapi DPRD sedang menjalankan fungsi pengawasan dan tidak ada yang tebang pilih dalam menangani persoalan,” kata Sairman dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini Senin, (29/6/2026).
Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD justru bertujuan membantu pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan.
“Yang dilakukan DPRD saat ini adalah membantu pemerintah menciptakan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik. Kami terus mengingatkan pemerintah apabila ada kebijakan yang kami nilai keliru dan tidak sesuai ketentuan. Jadi saya minta Dinda Julman jangan memaknai lain,” ujarnya.
Sairman mengungkapkan, Komisi I DPRD telah berulang kali memanggil pihak terkait untuk membahas polemik kepala sekolah.
“Bahkan sampai lima kali Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tetapi dinas terkait selalu memberikan alasan bahwa prosesnya masih berjalan, sampai akhirnya terbit rekomendasi BKN terkait kepala sekolah tersebut,” katanya.
Menurut Sairman, polemik kepala sekolah terus menjadi perhatian DPRD karena menyangkut sektor yang sangat penting, yakni dunia pendidikan.
“Kenapa urusan kepala sekolah terus dipersoalkan? Pertama, ini menyangkut masa depan dunia pendidikan. Kedua, persoalan ini memang belum dituntaskan secara baik oleh Dinas Pendidikan. Kalau masalah ini sudah selesai di lapangan, saya jamin DPRD tidak akan terus mengurus persoalan ini,” tegasnya.
Terkait kritik Julman mengenai belum terlaksananya RDP soal keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa, Sairman mengakui DPRD telah menerima permohonan tersebut.
Namun, menurutnya, RDP belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu arahan pimpinan DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
“Memang benar ada permintaan RDP terkait Siltap. Namun sampai saat ini belum ada arahan dan jadwal yang ditandatangani pimpinan DPRD, sehingga RDP belum bisa dilaksanakan. Jadi bukan karena tebang pilih,” jelasnya.
Sairman memastikan DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang telah diajukan setelah agenda dan jadwal resmi ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
“Sekali lagi saya berterima kasih kepada Dinda Julman yang telah mengingatkan. Sabar saja, setelah ada keputusan pimpinan mengenai jadwal, kami akan kembali melaksanakan RDP, termasuk membahas persoalan-persoalan lain yang telah dimohonkan kepada DPRD,” pungkasnya.
