KENDARI, Matabuton.com-Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, didesak segera melakukan pelantikan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Desakan ini muncul lantaran sejumlah kepala OPD dinilai tidak maksimal menjalankan tugasnya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Kabupaten Buton Utara, Zardoni.
Menurutnya, bupati perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan rekomendasi percepatan penggantian kepala OPD di Buton Utara.
“Bupati harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar diberikan rekomendasi percepatan pergantian kepala OPD,” ujar Zardoni dalam konferensi pers di salah satu warkop di Kendari, Rabu (14/5/2025).
Komisioner KIPD Sultra itu menegaskan, saat ini Buton Utara sangat membutuhkan kepala OPD yang memiliki kemampuan membangun jejaring komunikasi guna mendatangkan anggaran pusat dan investasi yang berpihak kepada masyarakat.
“Butur butuh kepala dinas yang mampu membangun jejaring komunikasi, baik untuk mendatangkan anggaran pusat maupun investasi yang berpihak pada masyarakat luas,” tegasnya.
Zardoni menambahkan, di tengah keterbatasan anggaran, sangat penting kepala OPD memiliki visi dan misi yang sejalan dengan bupati dan wakil bupati dalam upaya memajukan daerah.
“Solusinya satu, siapkan segala dokumen yang dapat meyakinkan bahwa Butur butuh tambahan anggaran untuk tahun 2026,” katanya.
Ia pesimistis Butur akan mendapatkan tambahan anggaran jika proses pergantian kepala OPD tidak segera dilakukan. Ia menilai, beberapa kepala OPD saat ini terkesan tidak mendukung secara politik, sehingga tidak maksimal dalam bekerja.
“Ada kepuasan tersendiri bagi mereka jika pemerintahan Afirudin Mathara-Rahman tidak sukses menjalankan pemerintahan maupun visi misinya,” ujarnya.
Lebih jauh Zardoni menegaskan, saat ini proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Buton Utara sedang berjalan. Karena itu, ia berharap proses tersebut bisa didukung oleh kepala OPD yang baru.
“Kalau tidak diisi dengan OPD yang memiliki visi dan misi yang sama dengan bupati dan wakil bupati, sebagus apa pun program yang dicanangkan hanya akan menjadi hayalan. Karena secara teknis eksekusinya ada di OPD,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi.
