BURANGA, Matabuton.com-Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menyatakan dirinya turut merasakan beban yang dialami tenaga honorer R4. Ia menegaskan bahwa persoalan R4 bukan hanya milik mereka, tetapi juga menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Hal itu disampaikan Afirudin saat menerima massa aksi dari aliansi R4 di halaman kantor Sekretariat Daerah Buton Utara, Senin (22/9/2025).
“Masalah R4 ini memang sudah menjadi masalah nasional. Persoalan ini sudah bergulir dua minggu di beberapa daerah. Apa yang kita alami sama juga dengan daerah lain. Tetapi satu problem yang menjadi diskusi kami adalah keterbatasan anggaran kita. Tetapi di tengah problem itu tentunya kita tidak boleh berputus asah,” ujar Afirudin Mathara.
Ketua DPC Gerindra Buton Utara ini menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengupayakan solusi di pemerintah pusat.
“Kami tetap minta solusi dari pemerintah pusat. Kenapa? karena manajemen sentra kepegawaian atau ASN adalah pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Afirudin, aspirasi yang disuarakan aliansi R4 juga menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
“Ini menjadi tanggung jawab kami akan selalu mengawal ini. Akan kami kawal persoalan ini, karena persoalan saudara-saudari adalah persoalan saya juga. Saya bisa mengerti, saya bisa pahami apa yang menjadi keluhan kita semua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Afirudin meminta agar semua pihak tidak berprasangka buruk, tetapi turut mendoakan agar perjuangan ke pemerintah pusat melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bisa membuahkan hasil.
“Oleh karena itu, adik-adik sekalian jangan berburuk sangka, berdoalah. Tolong doakan kami supaya urusan kami di pemerintah pusat melalui APKASI bisa disahuti di pemerintah pusat,” tuturnya.
Afirudin juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membeda-bedakan antara tenaga honorer R4 dengan kategori lainnya.
“Mohon maaf saya tidak menganak tirikan R4. Karena R4, R3, R2 adalah saudara saya semua, adik-adik saya semua. Apa yang kalian rasakan saya juga ikut rasakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan karena beban anggaran daerah terbatas.
“Oleh karena itu berikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai problem ini. Problemnya adalah kalau daerah tidak mampuh menggaji apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat? Kami tidak berputus asa kami berupaya. Kalian punya persoalan adik-adik saya, saudara saya, adalah persoalan saya juga. Andai ini bisa kita angkat satu kali kita angkat semua,” ucapnya.
Afirudin menegaskan kembali bahwa keterbatasan pengangkatan R4 sudah menjadi pembahasan panjang di DPR.
“Tapi ini sudah menjadi persoalan kita, itu juga sudah dibahas panjang lebar di DPR. Bahwa R4 ini masih sangat terbatas untuk kita,” pungkasnya.
