BURANGA,Matabuton.com-Ketua Lembaga Masyarakat Anti Korupsi (ALEMAKO-Sultra), Irfan Rende, menanggapi keras pernyataan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Buton Utara, Kamal Adhar, dan Ketua Forum Diskusi Pembangunan Daerah (FDPD) Butur, Julman Hijra, yang mendesaknya untuk meminta maaf terkait tudingan proyek fiktif pemeliharaan jalan senilai Rp2 miliar.
Menurut Irfan, tudingan tersebut bukan hasil salah tafsir, tetapi berangkat dari temuan faktual di lapangan yang menunjukkan adanya tumpang tindih pekerjaan jalan provinsi dengan proyek pemeliharaan jalan oleh Dinas PUPR Butur.
“Pernyataan mereka itu seolah-olah kita harus ikut kehendak mereka. Padahal kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Contohnya pengadaan kapal Azimat senilai Rp9 miliar yang oleh BPKP dinyatakan total loss, karena tidak ada manfaat dan pelaksanaannya tidak sesuai prosedur. Negara dianggap rugi seluruhnya,” tegas Irfan, dalam rilis persnya, Minggu (12/10/2025).
Irfan menjelaskan, kasus serupa juga tampak dalam proyek pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Buton Utara dengan anggaran Rp2 miliar. Ia menyebut, perawatan jalan dan pengaspalan yang dilakukan tumpang tindih secara waktu dan lokasi, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
“Bayangkan, perawatan jalan provinsi di wilayah Butur dimulai Juni 2025, sementara pengaspalan ruas yang sama dimulai Agustus 2025. Ini jelas indikasi korupsi, karena kegiatan saling menumpuk. Unsur melawan hukum terpenuhi, tinggal kemauan aparat penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, maupun KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irfan menilai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas PUPR Butur tidak profesional dalam menjalankan proyek tersebut, karena tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Sultra selaku pemilik kewenangan atas ruas jalan provinsi.
“Dinas PUPR Butur seharusnya berkoordinasi dengan pihak Bina Marga Provinsi Sultra terkait titik mana yang akan diaspal tahun 2025. Jangan kerja asal-asalan tanpa koordinasi. Ini uang negara, bukan uang pribadi. Jadi harus selektif dan prioritas,” tegas Irfan.
Ia juga menantang Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk membuka hasil lobi terkait program jalan provinsi tahun 2026, agar publik tahu seberapa serius Pemda Butur memperjuangkan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Kalau mau klarifikasi, pahami dulu persoalan secara utuh. Jangan asal bunyi (asbun). Ini menyangkut uang negara, dan publik berhak tahu ke mana anggaran miliaran rupiah itu mengalir,” pungkas Irfan.
Laporan: Redaksi.
