BURANGA, Matabuton.com-Ketua Umum Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah Dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara ( Lepidak-Sultra), La Ode Harmawan meminta Sekda Butur, Muhamad Hardhy Muslim dan Kepala BKPSDM, Alimin agar segera melakukan klarifikasi Kepada media terkait keberadaan mereka di gedung KPK RI.
Pasalnya, foto Sekda Kabupaten Butur bersama Kepala BKPSDM yang sedang registrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sudah ramai mengkhiasi media Sosial saat Ini.
“Kenapa hal ini perlu di klarifikasi oleh Sekda Kabupaten Buton Utara? Karena kami sebagai putra daerah merasa risih dengan berita yang berseleweran di media sosial. Bahwa seolah – olah Sekda Butur membawa dokumen di KPK RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di Butur dan ada juga berita bahwa Sekda Kabupaten Butur bersama Alimin berada di KPK RI membawa data LHKPN,”tulis Mawan melalui press releasenya, yang diterima media ini, Minggu malam (22/01/2023).
Mawan juga mengungkapkan, laporan hasil kekayaan pejabat negara saat ini dilaporkan melalui online bukan manual lagi.
“Tapi laporan LHKPN menurut kami saat ini sudah online, bukan lagi manual, ditenteng – tenteng kesana kemari, ” bebernya.
Menurut Mawan, klarifikasi Sekda Butur kepada media tentang keberadaannya di gedung anti rasua itu sangat penting mengingat Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Butur saat ini sedang melakukan umroh. Sehingga pucuk pimpinan saat ini berada di tangan Sekda.
“Karena ini penting untuk menghindari praduga tak bersalah dan guna konduksifitas wilayah Kabupaten Butur. Apa lagi kita tahu bersama bahwa saat ini pimpinan daerah Kabupaten Butur yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Butur sedang ibadah Umroh. Sehingga tongkat kepemimpinan berada di pundak Sekda. Tapi Kalau Sekda sendiri tidak mampu menciptakan kondisi wilayah Kabupaten Butur, ini perlu dipertanyakan apa motifasinya berada di gedung antirasuah itu, apakah melapor atau apa Wallahualam? Hanya Sekda yang bisa menjelaskan, “ujarnya.
Untuk itu, sekali lagi ia meminta, kepada Sekda Kabupaten Butur, agar melakukan klarifikasi melalui media yang terpercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pejabat publik untuk menjawab isu liar yang gonjang – ganjing saat ini. Demi untuk kemajuan Butur yang kita cintai bersama.
Kata Mawan, kalau betul Sekda Butur melaporkan Ketua dan wakil Ketua DPRD terkait dana Pokok – Pokok Pikiran (POKIR) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia maka ini sangat ironis karena akan merusak citra Kabupaten Butur.
“Dan menurut pendapat saya sebagai penggiat anti korupsi, akan menimbulkan konflik yang dasyat dan mengganggu kemajuan pergerakan pembangunan Kabupaten Butur, ” tambahnya.
Mawan menyebut, jika keberadaan Jenderal ASN Butur tersebut, di gedung KPK RI untuk melaporkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD maka akan terjadi gelombang arus besar saling menyerang antara DPRD dan Sekda Butur.
“Dan kalau peristiwa ini benar adanya terjadi berarti Sekda Butur sudah masuk arena politik, dan akan bias kemana -mana, kemudian felombang arus balik untuk menghantam Sekda termasuk saudara, Alimin akan lebih dasyat. Karena Jelas ketua dan Wakil Ketua DPRD Butur akan menggunakan jalur politik untuk memainkan Sekda Buton Butur, “pungkasnya
Sebagai putra Butur, Mawan berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati sepulang dari ibadah Umroh secepatnya melakukan reposisi dan tindakan disiplin terhadap ASN yang tidak taat pada pimpinan.
“Untuk itu harapan kami sebagai anak bangsa dan putra daerah Kabupaten Butur, agar Bupati dan Wakil Bupati Butur sepulang dari ibadah Umroh, secepatnya melakukan reposisi dan tindakan disiplin terhadap ASN Butur yang nbalelo yang tidak taat pada pimpinan, “harap Mawan.
