BURANGA, Matabuton.com – Abu Hasan, bakal calon bupati dari Partai Golkar, memberikan klarifikasi menyeluruh terkait pernyataan Ketua DPD Golkar Buton Utara yang menyebutkan bahwa lembaga survei Indeks Politica bukanlah lembaga yang direkomendasikan oleh DPP Golkar.
Menurut Abu Hasan, survei adalah langkah awal yang penting namun bukan satu-satunya faktor penentu dalam menentukan calon yang akan diusung oleh Partai Golkar.
“Benar apa yang dikatakan oleh Sujono. Survei pertama dilakukan oleh Poltracking, hasilnya sudah keluar, dan survei kedua oleh SMRC. SMRC adalah survei yang sudah mengeksplorasi dan mensimulasikan pasangan calon,” ujar Abu Hasan ketika dihubungi via telepon di Jakarta, Jumat (26/7/2024), menanggapi pertanyaan dari Sujono, Ketua Golkar Butur.
Abu Hasan menekankan bahwa semua lembaga survei nasional memiliki bobot substansi yang setara dan merupakan produk saintifik akademik.
“Indeks Politica bukan survei pribadi saya. Sebagai calon bupati dari Golkar, saya mengikuti arahan DPP Golkar melalui Lembaga Survei Poltracking tahap pertama. Selanjutnya dengan SMRC Saiful Mujani yang sedang berjalan dan menunggu hasil akhirnya,” jelas Abu Hasan, yang juga merupakan Pengurus Golkar Sultra era 90-an.
Abu Hasan, yang berpasangan dengan Diwan, mantan Ketua DPRD, menegaskan bahwa survei bukan satu-satunya penentu dalam pengusungan calon oleh Partai Golkar.
“Partai Golkar punya sistem, mekanisme, struktur, dan kultur tersendiri dalam memberikan tugas kepada kadernya untuk menjadi kepala daerah,” tambahnya.
Dalam hal kesiapan logistik, Abu Hasan menyatakan bahwa semua calon yang maju memiliki logistik yang cukup untuk memenangkan pertarungan.
“Apakah dia mantan sekda, mantan anggota DPR RI, atau mantan bupati seperti saya. Ini adalah urusan antara calon dengan DPP Golkar, tidak ada kaitannya dengan Golkar kabupaten atau Golkar provinsi,” katanya.
Abu Hasan juga menyoroti pentingnya peran Ketua Golkar dalam mengawal Pilkada secara profesional dan independen.
“Oleh karena itu, Ketua Golkar tidak boleh mendukung calon lain secara terbuka, siapapun dia. Jejak digital Ketua Golkar yang mendukung kader lain, yang bukan kader, sudah menjadi konsumsi publik. Ketua Golkar seharusnya mendukung kader Golkar untuk membesarkan partainya,” tegasnya.
Abu Hasan kembali menekankan bahwa non-kader, apalagi kader partai lain, tidak mungkin membesarkan Golkar di masa yang akan datang.
“Seorang ketua harus memahami marwah berpartai, marwah berorganisasi, dan bisa memposisikan dirinya sebagai leader dan manajer, bukan sebagai juru kampanye kader partai lain atau non-kader,” tutupnya.
Dengan pengalaman dan rekam jejak sebagai mantan bupati serta komitmennya terhadap Partai Golkar, Abu Hasan siap berkompetisi dalam Pilkada Buton Utara demi kemajuan daerah dan partai yang dicintainya sejak era 90-an.
Laporan: Redaksi.
