SOLO,Matabuon.co- Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Busyro Muqoddas, menegaskan, wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan rakyat dan martabat demokrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompas dan Solopos di Solo, Jawa Tengah, pada 4–5 Juli 2025.
Sebanyak 36 wartawan dari jenjang muda, madya, hingga utama mengikuti kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme pers di Indonesia.
“Peran wartawan jauh lebih serius dari sekadar menyampaikan informasi. Mereka memelihara harapan masyarakat, termasuk komunitas internasional yang mencintai jurnalisme independen,” ujar Busyro.
Ia menekankan, jurnalisme yang independen dan bebas dari intervensi adalah syarat utama bagi demokrasi yang sehat.
“Misi wartawan ke depan adalah membangun visi jurnalisme yang jujur, independen, dan bebas dari tekanan siapa pun,” tambahnya.
Busyro juga menyinggung berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mencederai kebebasan pers. Ia kembali mengangkat kasus pembunuhan wartawan Bernas, Udin, yang hingga kini belum terungkap.
“Udin tewas setelah membongkar dugaan korupsi. Hingga kini pelakunya masih misterius, seolah tak ingin diungkap,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bentuk teror simbolik seperti pengiriman kepala babi kepada wartawan Tempo, sebagai bentuk nyata ancaman terhadap kebebasan pers.
Meski demikian, kata Busyro, pers juga terbukti mampu menjadi penggerak perubahan. Ia mencontohkan saat dirinya menjabat di KPK dan menindaklanjuti laporan investigatif Majalah Tempo tentang mafia impor daging.
“Judulnya waktu itu, kalau tidak salah, Sapi Berjanggut. KPK menyelidiki, melibatkan kampus dan LSM. Hasilnya, terbongkar skandal besar yang melibatkan anggota DPR hingga mantan ketua partai,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, tantangan terhadap kebebasan pers tak hanya datang dalam bentuk kekerasan, tapi juga intervensi halus terhadap jurnalis dan akademisi, seperti tekanan tersembunyi dan pemberian fasilitas agar bungkam.
“Ini tidak sehat bagi demokrasi. Pers dan kampus harus tetap menjadi pilar independen demi kepentingan publik,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Busyro menegaskan bahwa tanpa media yang independen, negara akan pincang dan rakyat tidak akan mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka.
“Pemerintahan pun tak akan beres jika rakyat kehilangan akses terhadap informasi yang bebas dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sumber: Website Dewan Pers
