BURANGA,Matabuton.com-Gelombang protes terhadap rencana pemangkasan tunjangan dan insentif hingga 70 persen di Kabupaten Buton Utara (Butur) kian membesar. Sebanyak 2.418 orang disebut terdampak kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tersebut.
Mereka terdiri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan tokoh agama yang selama ini menerima tunjangan dan honor dari pemerintah daerah.
Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPSI) Kabupaten Buton Utara memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (26/2/2026). Sekitar 300 massa dijadwalkan turun ke jalan.
Sekretaris PABPSI Buton Utara, Taufan, menyebut kebijakan tersebut tidak manusiawi dan sangat memberatkan.
‘Kita akan melakukan aksi demonstrasi pada Kamis mendatang,” ujar Taufan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, pemangkasan hingga 70 persen bukan hanya berdampak pada penghasilan, tetapi juga berpotensi melemahkan fungsi BPD, LKD, dan peran tokoh agama di desa.
Tak tanggung-tanggung, sekitar 300 orang dari berbagai kecamatan akan turun langsung dalam aksi tersebut. Taufan juga memastikan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Buton Utara pada Senin (23/2/2026).
“Kami sudah masukkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi di Polres Buton Utara kemarin,” ungkapnya.
Ketua PABPSI Kecamatan Kulisusu, Gafar Maulid, menegaskan tuntutan mereka jelas: kembalikan tunjangan dan honor seperti semula.
“Kami minta kepada Pemda Butur agar tunjangan dan honor BPD, LKD, dan tokoh agama dinormalkan seperti semula,” tegas Gafar.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi dan dampak kebijakan yang disebut-sebut menyentuh 2.418 orang tersebut.
Laporan: Redaksi.
