BURANGA, Matabuton.com-Polemik pelantikan kepala sekolah tanpa persetujuan teknik (pertek) di Kabupaten Buton Utara (Butur) terus bergulir. Kali ini, Bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Butur, Ahmad Afif Darvin, angkat suara dan membela guru yang terdampak kebijakan tersebut.
Afif menilai, keputusan pelantikan kepala sekolah yang tidak sesuai prosedur telah merugikan guru, khususnya mereka yang dinonjob dan kehilangan hak sertifikasi.
“Mereka ini mantan kepala sekolah yang dinonjob. Sementara kepala sekolah yang dilantik itu tidak sesuai prosedur sehingga tidak terupdate di sistem. Akibatnya dinyatakan tidak definitif oleh Kemendikbud,” ujar Afif saat dikonfirmasi, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, status kepala sekolah yang tidak definitif berdampak langsung pada hak sertifikasi. Ia menjelaskan, kepala sekolah definitif tetap berhak menerima sertifikasi meski tidak mengajar penuh.
“Kalau definitif, tanpa mengajar pun tetap dapat sertifikasi. Tapi karena yang dilantik ini hanya Plt, statusnya masih guru biasa. Ini yang membuat hak-hak guru terganggu,” tegasnya.
Afif yang juga mantan Wakil Ketua I DPRD Butur itu menyebut, kekacauan administrasi tersebut seharusnya tidak terjadi jika prosedur dijalankan sesuai aturan. Ia meminta agar pejabat yang menandatangani SK segera mengevaluasi dan meluruskan persoalan tersebut.
“Bupati atau siapa pun yang bertanda tangan di SK itu harus segera mengikuti aturan. Jangan korbankan guru-guru di Butur,” katanya.
Afif bahkan menyentil kondisi daerah yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja jika persoalan guru terus memicu kegaduhan.
“Kalau guru sudah ribut, berarti ada yang salah. Daerah ini tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini masih bisa diperbaiki sepanjang ada kemauan untuk kembali pada aturan. Apalagi, kata dia, Butur saat ini dipimpin oleh seorang berlatar belakang hukum dan dikenal sebagai pengacara kondang di Sulawesi Tenggara.
“Harusnya Butur berdiri di atas aturan. Jangan sampai yang diributkan justru masalah aturan. Itu berbanding terbalik dengan latar belakang pimpinan kita sebagai penegak hukum,” sindirnya.
Afif menduga, persoalan tersebut bisa jadi terjadi di luar sepengetahuan bupati dan akibat kesalahan jajaran di bawah.
“Evaluasi semua pasukan di bawah. Supaya daerah ini bisa baik. Apalagi ini menyangkut guru. Saya tidak suka guru dizalimi, karena saya juga bagian dari keluarga guru,” tutupnya.
Laporan: Redaksi.
