BURANGA,Matabuton.com-Komisi I DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik pemotongan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). RDP dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 Maret 2026.
Rapat tersebut akan menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta perwakilan BPD.
Ketua Komisi I DPRD Butur, Mazlin, mengatakan pada pekan depan DPRD menjadwalkan tiga agenda RDP. Namun, pihaknya memprioritaskan terlebih dahulu RDP bersama Dinas PMD terkait polemik pemotongan tunjangan BPD dan insentif LKD.
“Tapi kita utamakan BPMD itu hari Senin. Insya Allah sebentar pak Wakil sudah bisa dibikin undangan,” ujar Mazlin di hadapan massa aksi demonstrasi PABPSI Butur di kantor DPRD, Kamis (26/2/2026).
Selain PMD, DPRD juga memastikan akan memanggil TAPD untuk dimintai penjelasan terkait kebijakan anggaran tersebut.
“Diundang dinas terkait, termasuk TAPD yang terpenting bagi saya. Karena diskusinya anggaran itu ada di tim anggaran. Lalu kemudian BPMD, BPMD itu sebenarnya tinggal menerima anggaran yang dikucurkan oleh tim TAPD kemudian dia rumuskan sesuai dengan keadaan yang ada,” ungkapnya.
Mazlin menegaskan, TAPD perlu dimintai keterangan karena memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah.
“Tim anggaran daerah ini kita harus panggil. Kenapa dia bisa kurang, dia kemana ini uangnya? Adapun efesiensi kenapa sebesar 7 persen, kenapa tidak tiga persen atau empat persen,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat Buton Utara itu juga berharap perwakilan BPD dapat menghadiri RDP agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara langsung.
“Tentu kita berharap di RDP yang akan kita lakukan hari Senin itu, Insya Allah teman-teman bisa ada perwakilan dari BPD biar dalam jumlah besar tidak apa-apa. Tinggal kita liat kapasitas ruangan kalau memang ada tempat duduk masuk semua,” tutupnya.
Laporan: Redaksi.
