BURANGA,Matabuton.com-Unggahan di media sosial yang diduga ditulis Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Fatriah, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Salah satunya datang dari Lecil Labanisi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.
Lecil mengecam pernyataan yang disampaikan melalui akun Facebook tersebut. Menurutnya, sebagai pejabat publik sekaligus anggota legislatif, Fatriah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.
“Saya sangat mengecam atas ucapan yang di lakukan melalui unggahan Facebook tersebut. Karena beliau adalah anggota legislatif yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Buton Utara. Dimana kita tahu mempunyai power yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Butur saat ini, khususnya dalam hal menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian di perjuangkan,” tulis Lecil dalam keterangan persnya yang diterima media ini, malam Sabtu (13/3/2026).
Ia menilai, saat ini masyarakat Buton Utara sedang menghadapi berbagai persoalan pemerintahan yang membutuhkan perhatian serius dari para wakil rakyat.
“Apalagi di Butur saat ini saya pribadi, pun juga masyarakat menilai banyak sekali problem pemerintahan. Seperti pembangunan yang dinilai belum tampak dirasakan, pelantikan kepala sekolah yang cacat administrasi, hingga terbaru keresahan aparatur negara. Dalam hal ini PNS dan P3K yang terancam tidak dicairkan THR yang menjadi hak mereka,” lanjutnya.
Menurutnya, seorang wakil rakyat seharusnya lebih fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat dibanding terlibat polemik di media sosial.
“Seharusnya sebagai wakil rakyat, fokuslah pada berbagai hal tersebut agar memiliki dampak nyata terhadap jabatan yang di emban, bukan hanya formalitas semata. Adapun semisal ada hal lain yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat mending diam saja. Bukan dengan petantang-petenteng dengan mendebat balik masyarakat seakan menjadi musuh,” tegasnya.
Lecil juga menilai sikap tersebut bertolak belakang dengan posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selama ini dikenal sebagai partai oposisi terhadap pemerintah.
“Hal ini tentu sangat kontras, dimana kita semua ketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) merupakan satu-satunya partai oposisi saat ini yang sangat keras menentang kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan partai maupun rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, pejabat publik semestinya memahami etika komunikasi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
“Tambahan terakhir, sebagai pejabat publik perlu sekali mempelajari dan menerapkan pola etika komunikasi publik yang baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Buton Utara, Fatriah, melalui akun Facebook miliknya menuliskan pernyataan yang kemudian ramai diperbincangkan warganet.
“Kalian Mengharapkan Agar Saya Ribut,Supaya Ada Yg Bantai Pemerintah Saat ini😆
Maaf… Pengalaman Mengajarkan Saya Untuk Tidak Lagi Menjadi Jembatan Kepentingan 🤭🤭
Dulu Saya Yg Speak Up org Lain Yg Dapat Keuntungan😅😅😅
Saat Ini Saya Cukup Menyaksikan ENTAH KEPENTINGAN SIAPA YG SEDANG DI MAINKAN WALLAHUALAM 😇,” tulis Fatriah dalam unggahannya.
Laporan: Redaksi.
