BURANGA,Matabuton.com-Gelombang penolakan terhadap rencana pemotongan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kian memanas. PAPBSI Kabupaten Buton Utara memastikan bakal menggelar aksi besar-besaran jika kebijakan tersebut tetap dijalankan.
Aksi ini disebut akan melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat desa se-Kabupaten Buton Utara.
Sebelumnya, perwakilan BPD bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta DPRD Buton Utara telah melakukan hearing guna membahas skema honor. Namun, keputusan akhir masih berada di tangan bupati.
“Pernyataan DPMD itu bahwa mereka telah ajukan ke bupati terkait simulasi gaji hasil hearing di DPRD. Tinggal bupati mau atau tidak,” ujar Taufan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (28/3/2026).
Namun, situasi semakin memanas setelah beredar informasi bahwa usulan tersebut tidak disetujui oleh Bupati Buton Utara.
“Kami dapat informasi bahwa Bupati Buton Utara tidak mengamini usulan kami. Sehingga kami pastikan, kami bersama PAPBSI dan APDESI Butur akan menggelar aksi demonstrasi,” tegasnya.
Tak hanya sekadar unjuk rasa, massa bahkan mengancam akan menduduki Kantor Bupati dan mendirikan tenda hingga kebijakan tersebut dicabut.
Diketahui, dalam rancangan Peraturan Bupati (Perbup), tentang tunjangan BPD, insentif LKD serta Tokoh agama, hingga kepala desa direncanakan mengalami pemotongan drastis. Bahkan, besaran pemangkasan disebut-sebut mencapai hingga 70 persen.
Kebijakan ini pun memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan kinerja pemerintahan desa.
Laporan: Redaksi.
