BURANGA, Matabuton.com-Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hendrik, menegaskan pentingnya kejelasan roadmap atau langkah-langkah strategis dalam setiap rapat kerja, khususnya yang berkaitan dengan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Hendrik saat rapat kerja Komisi II DPRD Buton Utara bersama mitra kerja, Selasa, 27 Januari 2026. Menurutnya, setiap pembahasan dalam rapat tidak cukup hanya sebatas evaluasi, tetapi harus diikuti dengan rumusan target yang jelas dan terukur sebagai rujukan tindak lanjut ke depan.
“Setiap rapat idealnya kita berbicara ada roadmap-nya. Ada langkah-langkah yang jelas, mau kita capai ke mana dan seperti apa targetnya. Itu penting sebagai bagian dari komunikasi lanjutan dengan Pak Asisten maupun perangkat daerah terkait,” ujar Hendrik.
Ia juga menyinggung telah dibentuknya Panitia Percepatan PAD yang dalam satu tahun terakhir sudah beberapa kali dibentuk. Namun demikian, Hendrik menilai perlu ada kejelasan capaian yang ingin diraih, agar pembentukan panitia tersebut tidak sekadar bersifat administratif.
“Panitia percepatan PAD ini sudah dibentuk, bahkan sudah dua kali. Pertanyaannya, roadmap yang mau kita capai itu seperti apa? Jangan sampai tiap tahun dibentuk, tapi arah dan hasilnya belum terlihat jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendrik menyoroti sektor ketahanan pangan yang dinilainya memiliki cakupan sangat luas dan berpotensi besar dalam mendukung peningkatan PAD. Ia mendorong agar program-program unggulan, khususnya yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan, dapat dipresentasikan secara terbuka dan terukur.
“Kalau kita bicara PAD di tahun 2026, tentu kita perlu melihat sejauh mana program kerja yang sudah berjalan. Misalnya program pasar murah dan kios pangan, sejauh mana kontribusinya terhadap optimalisasi PAD. Kalau bisa, dipaparkan capaian dan tingkat keberhasilannya,” kata Hendrik.
Menurutnya, transparansi capaian program akan membantu DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi daerah dan masyarakat.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari komitmen Komisi II DPRD Buton Utara untuk terus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan PAD yang terarah dan berkelanjutan. (Ads)
