BURANGA,Matabuton.com-Wakil Ketua DPC PDIP Buton Utara, Julman Hijrah menegaskan, hingga saat ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Buton Utara belum menentukan sikap secara kelembagaan terkait pengangkatan dan pemberhentian 107 Kepala Sekolah Buton Utara tahun 2025 yang tengah berpolemik di DPRD Buton Utara.
Julman menyampaikan, dinamika yang muncul dari kader partai dalam merespons polemik tersebut merupakan hal yang wajar sebagai ekspresi pribadi. Namun ia mengingatkan bahwa identitas partai tetap melekat pada setiap kader.
“Terkait adanya kader yang mempresur problem pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang sedang bergulir di DPRD itu sah-sah saja, dan saya pikir itu bagian dari ekspresi personal, meskipun demikian tidak bisa dinafikan nama partai melekat dipundaknya,” tulis Julman dalam press releasenya yang diterima media ini, Kamis, (26/2/2026).
Ia menegaskan, secara kelembagaan partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyikapi setiap persoalan daerah.
“Hanya saja saya menekankan bahwa Partai Banteng ini adalah partai yang tertib secara kelembagaan tidak gaduh dan tegak lurus. Melalui kesempatan ini saya menegaskan secara kelembagaan sikap partai terhadap pemerintah jelas instruksi dari ibu ketua Umum dan Ibu Ketua DPC bahwa Partai kami bukan oposisi tetapi penyeimbang,” tegasnya.
Menurutnya, setiap keputusan partai tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui mekanisme internal.
“Namun yang perlu dipahami bahwa keputusan partai dalam menyikapi setiap problem daerah baik yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi dilaksanakan melalui mekanisme partai,” katanya.
Terkait polemik kepala sekolah, Julman mengakui belum ada pembahasan resmi di internal partai.
“Terkait polemik kepala sekolah prinsipnya kami di PDIP Buton Utara belum pernah membahas ini, teman-teman di fraksi blum menyampaikan ini hanya secara personal kami memantau,” jelasnya.
Ia menyebut, pihaknya masih menunggu Ketua DPC kembali dari tugas di luar daerah sebelum membahas secara resmi sikap partai.
“Terkait polemik ini kami masih menunggu ketua Partai pulang dari tugas kerakyatan di luar daerah semua akan dibicarakan, pasti akan kami diskusikan, akan kami kaji setiap persoalan, karena secara personal saya belum bisa menyampaikan sikap partai terkait polemik pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah ini sebab memang belum pernah ada pembahasan secara kelembagaan, tetapi pasti akan kami bersikap dan akan disampaikan secara terbuka terkait hal ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bendahara PDIP Butur Afif juga menyoroti pelantikan kepala sekolah tanpa persetujuan teknis (Pertek). Ia menilai keputusan tersebut merugikan guru, khususnya yang dinonjob dan kehilangan hak sertifikasi.
“Mereka ini mantan kepala sekolah yang dinonjob. Sementara kepala sekolah yang dilantik itu tidak sesuai prosedur sehingga tidak terupdate di sistem. Akibatnya dinyatakan tidak definitif oleh Kemendikbud,” ujar Afif saat dikonfirmasi, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, status kepala sekolah yang tidak definitif berdampak langsung pada hak sertifikasi.
“Kalau definitif, tanpa mengajar pun tetap dapat sertifikasi. Tapi karena yang dilantik ini hanya Plt, statusnya masih guru biasa. Ini yang membuat hak-hak guru terganggu,” tegasnya.
Laporan: Redaksi.
