JAKARTA,Matabuton.com-Sekertaris Daerah Buton Utara, Muh. Hardhy Muslim resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023, yang digelar di Hotel Sparks Life, Kota Jakarta Barat, Senin, 20 Juni 2023.
Dalam sambutannya, Muh. Hardhy Muslim mengatakan, Pemerintah Kabupaten Buton Utara mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan bimtek penguatan Sakip dan RB pemda Buton Utara yang bekerja sama dengan Kemenpan dan RB untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.
” Kepala organisasi perangkat daerah kabupaten Buton Utara harus lebih proaktif dalam upaya perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja”, katanya.
Hardhy mengingatkan, kepada para perencana selaku penanggung jawab sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
“Setelah kegiatan bimtek ini selesai diharapkan para Kepala OPD melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Kementerian/Lembaga untuk peningkatan porsi anggaran melalui APBD maupun APBN terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024”, ucapnya.
Kegiatan bimtek seperti ini lanjut jenderal ASN Butur itu, ke depan akan terus dilaksanakan dan disempurnakan dalam upaya peningkatan SDM pemerintah Kabupaten Buton Utara menuju penerapan Good Governance dan clean Government.
“Melalui kegiatan bimtek pendampingan ini dalam penguatan Sakip dan RB diharapkan nilai Sakip dan RB pemerintah kabupaten Buton Utara tahun ini akan meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya”, ujarnya.
Analis kebijakan Zona Integritas (ZI) Kemenpan dan RB, Arif Lukman Hakim, selaku narasumber menjelaskan penilaian Sakip yaitu meliputi, renstra OPD, indikator kinerja utama, pohon kinerja (akar permasalahan), cascading (penjenjangan kinerja), perjanjian kinerja dan rencana aksi.
Sementara itu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi kata dia meliputi, kelembagaan/organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran. Kedua budaya kerja organisasi (birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi, ketiga ketatalaksanaan (sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sasuai prinsip-prinsip Good Governance.
“Ke empat regulasi dan deregulasi birokrasi (regulasi yang tertib, tidak tumpah tindih berjalan secara kondusif, dan kelima sumber daya manusia (memiliki integritas, kompeten, profesional, produktif, sejahtera menuju terciptanya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih”, katanya.
Untuk diketahui bahwa kegiatan bimtek penguatan Sakip dan RB pemerintah Kabupaten Buton Utara ini diikuti para Kepala OPD dan para perencana dengan peserta berjumlah 50 orang.
