BURANGA,Matabuton.com-Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur), Ahali membuka rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel HB, Senin 12 Desember 2022.
Rakoor Forkopimda ini dihadiri, Ketua DPRD Butur H. Muhammad Rukman Basri, Dandim 1429 Letkol Kav. Khomarudin, Wakapolres Butur Kompol Ronald Abdul Gani Sirait, serta dihadiri Para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, serta Para Camat dan Kepala Desa/Kepala Lurah.
Sambutan Bupati Butur yang dibacakan Ahali mengatakan, rapat Koordinasi ini diselenggarakan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut (Forkopimda) terbentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Kabupaten/Kota.
Ahali mengungkapkan, Forkopimda di Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota dan anggotanya terdiri dari pimpinan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
“Penjelasan pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, menegaskan tentang susunan keanggotaan Forkopimda tersebut terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan TNI di Daerah”. Ungkap Ahali.
Mantan Kapolsek Kulisusu itu, menjelaskan, untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah menjadi tujuan diadakannya rapat Forkopimda.
Ia meminta, agar forum ini dibentuk di tingkat Kecamatan, yang disebut Forkopimcam, berfungsi untuk membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan yang dilimpahkan wewenangnya oleh Bupati.
Ahali mengucapkan, terimakasih kepada anggota Forkopimda yang selama ini telah bekerja keras membangun sinergisitas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.
“Kehadiran Forkopimda di Butur akan menjadi modal utama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, ” tutur Ahali.
Pasca bencana Covid-19, kata Ahali, kita di tuntut untuk bergerak cepat dan lebih giat lagi mengendalikan tekanan kebutuhan pangan masyarakat, supaya ekonomi nasional dan daerah pulih lebih cepat.
Lebih lanjut Ahali menyebut, dalam menghadapi Nataru 2023 serta pesta Demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024, dibutuhkan kondusifitas keamanan Daerah. Dalam momentum tersebut, Daerah kita akan menghadapi kegiatan yang menghadirkan kumpulan massa.
“Oleh karenanya perlu di waspadai dan harus ada tindakan preventif demi stabilitas menuju Butur yang Aman, Maju dan Sejahtera,” tutup Ahali.
