MUNA, Matabuton.com-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sugeng Riyanta mengingatkan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak sekadar menjadi forum seremonial. Menurutnya, Forkopimda harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara cepat dan kolaboratif.
Hal itu disampaikan Sugeng saat melakukan kunjungan kerja perdana di Kabupaten Muna, Selasa (6/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memberikan arahan dan pembekalan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Muna.
Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, jajaran Forkopimda Muna, Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Muna.
Sugeng mengatakan, Forkopimda dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu, keberadaannya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
“Forkopimda ini bukan hanya forum-foruman. Jika hanya ada bentuknya tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal, maka daerah yang rugi. Forkopimda adalah sarana paling tepat bagi kepala daerah untuk mengkolaborasikan seluruh potensi dan menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara cepat,” tegas Sugeng Riyanta.
Menurutnya, berbagai persoalan daerah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan.
“Sinergi dan kekompakan antara unsur Forkopimda mulai dari Bupati, DPRD, Kepolisian, TNI, hingga Kejaksaan sangat menentukan kelancaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tukasnya.
Sugeng juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Pemkab Muna dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna. Ia berharap koordinasi lintas sektor tersebut terus ditingkatkan.
Sugeng mengatakan, Kabupaten Muna menjadi wilayah kepulauan pertama yang dikunjunginya sejak efektif bertugas setelah dilantik beberapa bulan lalu.
“Kunjungan kerja ini direncanakan berlanjut ke Kabupaten Buton dan sejumlah daerah lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati Sultra bersama rombongan. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muna.
Asrafil menyebut Pemkab Muna memiliki tiga komitmen utama dalam pelaksanaan pembangunan, yakni penguatan good governance, penertiban aset daerah, serta pencegahan korupsi dan pendampingan hukum.
Dalam penguatan good governance, Asrafil meminta seluruh OPD memastikan program kerja berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
“Memastikan seluruh program kerja di tiap OPD berjalan seiring sejalan dan transparan guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Terkait penertiban aset, Pemkab Muna akan melanjutkan kerja sama dengan Kejari Muna melalui Memorandum of Understanding (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
“Fokus utama kerja sama ini adalah menertibkan seluruh aset daerah, baik aset bergerak (kendaraan dinas roda dua dan roda empat) maupun aset tidak bergerak (tanah Pemda),” terangnya.
Asrafil juga meminta jajaran OPD tidak ragu menjalankan program pembangunan selama tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya fungsi pembekalan, pendampingan, dan pencegahan dari Kejaksaan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan serta meminimalkan potensi persoalan hukum.
