BURANGA,Matabuton.com-Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPSI) Buton Utara menggelar aksi demonstrasi di Kantor Setda Kabupaten Buton Utara, Kamis, 26 Februari 2026.
Aksi tersebut dipicu rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang tunjangan BPD dan insentif LKD serta tokoh agama yang disebut-sebut mengalami pemotongan hingga 70 persen.
Selain mempersoalkan pemangkasan tunjangan, massa aksi juga menuntut agar honor elemen masyarakat seperti moji perempuan tidak dihilangkan dalam draf Perbup tersebut. Mereka menilai peran moji perempuan sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat desa, khususnya saat terjadi kedukaan.
“Yang paling parah di Desa yang namanya moji perempuan, perempuan itu tugasnya pak, kalau ada yang meninggal maka yang mengatur itu adalah perempuan. Hari ini itu dikosongkan,” ujar Taufan saat berorasi di hadapan Wakil Bupati.
Taufan menegaskan, rancangan Perbup tentang tunjangan BPD dan insentif LKD serta tokoh agama yang disusun oleh pihak DPMD dianggap keliru.
“Makanya kami secara tegas apa yang dirangcang oleh DPMD keliru. Kalau perlu wakil bupati dan Bupati copot Kadis BPMD karena di perencanaannya dianggap tidak becus,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tugas tokoh agama moji perempuan di desa sangat krusial, yakni mengurusi jenazah perempuan.
“Ini penting pak, bayangkan kalau ada yang meninggal siapa yang mau urus, sudah tokoh agama perempuan ini yang atur di desa. Tidak mungkin yang meninggal perempuan yang atur laki-laki. Hari ini itu dikosongkan nol rupia,” jelasnya.
Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Bupati Buton Utara, Rahman. Di hadapan peserta aksi, ia menegaskan komitmennya untuk membahas tuntutan tersebut secara terbuka dan adil.
“Kita paham betul itu,” ujarnya.
Rahman juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
“Setelah saya liat ini meskipun keadaan kita, saya tau kita tau bersama kebijakan nasional, efesiensi membuat seluruh Indonesia daerah ini Buton Utara kurang lebih hampir tiga ratus miliar yang dipotong anggarannya,” jelasnya.
Meski demikian, Rahman memastikan aspirasi PABPSI akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak terkait, termasuk DPMD dan Badan Keuangan Daerah, setelah Bupati Buton Utara kembali ke daerah.
“Tapi dengan saya baca ini. Ini juga penting! Kalau tanya saya, saya juga tidak mau ini harusnya dia berbanding lurus minimal kalau efesiensi mari kita dudukan dulu. Ini akan saya coba diskusikan dengan BPMD dan Keuangan sepulang bapak bupati Buton Utara. Saya pastikan saya diskusikan khusus untuk ini,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan secara serius dan adil.
“Saya bersama teman-teman, saya menginginkan ini harus dibahas secara serius dan adil, saya pastikan itu. Saya tidak akan tutup-tutupi. Kalian harus tau bahwa kondisi anggaran kita terbatas, paling minimal jangan kita menghilangkan hak-hak teman-teman, semua masyarakat apalagi perangkat dan lain sebagainya semua harus adil,” tegasnya.
Rahman juga menyebut, tuntutan massa aksi harus dieksekusi oleh Bupati Buton Utara sehingga perlu dibahas bersama setelah Bupati kembali.
“Saya kira ini yang bisa saya jawab karena tuntutan bapak-bapak ini harus dieksekusi oleh bapak Bupati Buton Utara. Tentu kita akan didiskusikan setelah beliau pulang. Saya paham betul ini. Kalau memang betul seperti ini, artinya, ini perlu dikaji ulang.” tutupnya.
Laporan : Redaksi
