KENDARI, Matabuton.com-Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membantu masyarakat pencari kerja mendapatkan akses pelatihan dan peluang kerja di perusahaan.
Kegiatan yang dipimpin Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan itu berlangsung di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra, Kamis (22/10/2026). Pertemuan tersebut melibatkan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), penyedia tenaga kerja, dan masyarakat pencari kerja.
Sejumlah pejabat utama Polda Sultra, Kepala BPMP Sultra, Ketua BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Sultra, pimpinan BUJP, serta perwakilan perusahaan pengguna jasa pengamanan turut hadir.
Wakapolda Sultra mengatakan, program Poliran merupakan implementasi kebijakan Kapolri melalui visi Polisi Bersama Masyarakat. Program ini diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi visi kebijakan Bapak Kapolri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat,” kata Budi.
Menurut dia, peran kepolisian tidak sebatas mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Kepolisian juga berupaya mengidentifikasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, khususnya di sektor jasa pengamanan.
“Di sinilah peran kita kepolisian, sampai dengan tingkat Polda, Polres, hingga Polsek, bukan hanya sekadar mendata calon tenaga kerja, tetapi juga mendata tempat-tempat perusahaan yang menjadi pengguna calon tenaga kerja bidang pengamanan,” ujarnya.
Budi menambahkan, pelatihan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Melalui program pelatihan seperti ini, tenaga kerja diharapkan memiliki kedisiplinan dan kompetensi sehingga lebih mudah dibantu untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan maupun pengguna tenaga kerja,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua BPD ABUJAPI Sultra, Den Ayu Kanem Khaltsum, menyatakan dukungannya terhadap program Poliran. ABUJAPI, kata dia, siap bekerja sama dengan kepolisian dalam meningkatkan keterampilan dan memfasilitasi penyaluran tenaga kerja di sektor jasa pengamanan.
Ayu mengungkapkan, jumlah personel satuan pengamanan (satpam) yang dikelola mencapai 10.091 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.227 orang telah mengikuti pendidikan, sedangkan 864 orang lainnya belum mengikuti pelatihan.
“Dukungan ABUJAPI terhadap program Poliran dilakukan melalui fasilitasi pelatihan dan sertifikasi, serta membantu mempertemukan calon tenaga kerja dengan perusahaan yang membutuhkan personel pengamanan,” jelasnya.
Dia berharap sinergi antara kepolisian, ABUJAPI, dan dunia usaha terus diperkuat agar pencari kerja memperoleh akses pelatihan dan kesempatan kerja sesuai kualifikasi.
Dalam sesi diskusi, peserta juga menyoroti persoalan legalitas penyedia jasa tenaga kerja yang belum memiliki surat izin operasional atau dokumen usaha yang dipersyaratkan.
Mereka berharap kepolisian dapat membantu menjembatani persoalan tersebut sehingga penyedia jasa pengamanan lokal memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan usaha.
Masukan itu mendapat perhatian dari pihak kepolisian dan akan ditindaklanjuti.
