HUKRIM  

KP2AP-Sultra Minta Polres Butur Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Wanita yang Diduga Dilakukan Legislator Butur Mazlin

Ketua Konsorsium Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan Sulawesi Tenggara (KP2AP-Sultra), Julman Hijrah.

BURANGA, Matabuton.com – Ketua Konsorsium Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan Sulawesi Tenggara (KP2AP-Sultra), Julman Hijrah

meminta Kepolisian Resort (Polres) Buton Utara untuk segere mengusut tuntas kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh legislator Butur asal partai Demokrat, Mazlin.

“Polres Butur kami minta kesungguhannya dalam menuntaskan kasus penganiyaan yang dilakukan oleh anggota DPRD Butur, Mazlin dan pihak penyidik lakukan upaya paksa terhadap Mazlin, karena sudah cukup bukti melakukan tindakan penganiyaan terhada seorang perempuan dan sangat mencoreng nama baik parlemen di butur, “katanya.

Kata dia, penegakkan hukum merupakan solusi terbaik dalam penanganan kasus penganiayaan apalagi korbannya seorang wanita, sehingga tidak akan terulang lagi kejadian semacam ini di Buton Utara.

” Penegakkan hukum adalah solusi terbaik dalam penanganan peristiwa ini sehingga kasus serupa tidak terulang lagi di Butur, karena hukum adalah merupakan panglima tertinggi di NKRI ini jangan pandang bulu, dalam kasus ini akan terlihat kinerja Polres Butur ttg penanganan perkara. Jgn ada pili kasi, pandang bulu dlm penegakkan hukum. Jangan sampai kasusnya di ayun lagi, “tuturnya.

Julman Juga meminta Ketua Demokrat Provinsi Sultra agar segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Mazlin yang telah mencoreng nama partai Dan parlemen di Butur.

“Dan kami meminta pak Endang sebagai ketua Demokrat provinsi Sultra agar segera melakukan PAW untuk kestabilan partai Demokrat di Butur karena kalau peristiwa ini dibiarkan akan merusak reputasi partai Demokrat secara menyeluru, ” pungkasnya.

Menurut Julman seharusnya anggota DPRD itu menjadi contoh suri tauladan bagi masyarakat, bukan mempertontonkan perbuatan yang tidak senono, apa lagi penganiya seorang perempuan.

“Ini perlu digali apa motif dibalik ini peristiwa, karena DPRD merupakan corong suara masyarakat, tapi kenyataan selama ini belum ada anggota Butur dengan lantang menyuarakan hak masysrakat, ya kalau hanya sekedar bunyi – bunyi karena ada hal yang mungkin tidak tercapai untuk person sering kita dengar”, sebutnya.

Ia juga mengingatkan, kepada para pemangku kebijakan agar dalam hidup ini harus kita hati – hati melaksanakan amana kapan melenceng hukum alam yang akan bertindak dan mengeksekusi kita semua. Termasuk pemimpin Daerah Butur ini.

Penulis: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *