BURANGA,Matabuton.com-Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak Sultra), La Ode Harmawan, memberikan pernyataan terkait rencana lanjutan pembangunan jembatan Langere-Tanah Merah di Kabupaten Buton Utara.
Hal ini berkaitan dengan pernyataan Kadis PUPR Butur yang menyatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut akan dilanjutkan jika BPKP memberikan rekomendasi kepada PUPR Butur.
Mawan meminta kepada pihak BPKP agar tidak memberikan rekomendasi tersebut. Menurutnya, kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Jika BPKP memberikan rekomendasi, maka pihak BPKP juga akan ikut terperiksa dalam kasus ini.
“Jikalau pun pihak BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan rekomendasi tersebut, maka pihak BPKP akan ikut terperiksa juga dalam kasus ini, ” kata Harmawan yang juga penggiat anti korupsi di Sulawesi Tenggara itu, saat konferensi pers di salah satu Warkop di Butur, Malam Senin, (17/03/2024).
Mawan juga menyoroti durasi pekerjaan yang dinilai terlalu lama. Menurutnya, pekerjaan pembangunan jembatan Langere-Tanah Merah yang berlangsung dari 19 Desember 2022 hingga 23 Desember 2023 seharusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut jika dikerjakan secara serius oleh kontraktor PT Sinar Bulan Group.
Lebih lanjut Harmawan meminta penyidik KPK agar melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap beberapa pihak terkait, termasuk Kadis PUPR Butur Dr. Mahmud Buburanda, Kabid Binamarga PUPR Buton Utara Zalman dan direktur PT Sinar Bulan Group.
“Dan sudah barang pasti penyidik KPK akan melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kadis PUPR, Kabid Binamarga PUPR Buton Utara dan direktur PT Sinar Bulan Group, ” pungkasnya.
Laporan : Redaksi.
