Oleh : La Ode Harmawan, S.H.
BURANGA, Matabuton.com-Dalam pengamatan La Ode Hermawan menjelaskan, sejak berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2024, para calon Cakada di Buton Utara sudah bermunculan, mulai dari praktisi hukum, ASN, dan dari partai politik itu sendiri.
Dia menggambarkan situasinya ibarat anjing berebut daging, di mana akhirnya yang mendapatkannya adalah non-kader, dan ironisnya, non-kaderlah yang banyak mengklaim mendapat dukungan partai untuk pendaftaran di KPU.
Yang menjadi perhatian utama di Buton Utara terkait pemilihan kepala daerah adalah partai-partai yang mendapatkan kursi, seperti PAN, Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, PKB, dan Demokrat.
Ironisnya, banyak calon yang mengklaim mendapat dukungan partai adalah non-kader, seperti contoh terkini yang hangat diperbincangkan di media sosial dan kalangan masyarakat adalah partai PAN. Hardy Muslim, yang berstatus ASN, diberikan nota tugas sebagai calon dari PAN, meskipun antara Ketua PAN Kabupaten Butur, Rukman Basri Zakaria, dan Hardy Muslim masih sepupuan dan memiliki hubungan keluarga yang dekat.
Hal ini sangat mengganggu pranata sosial politik, terutama karena masyarakat Buton Utara bingung dan banyak pertanyaan kepada praktisi hukum seperti saya.
“Menjawab kekhawatiran mereka, saya menyatakan bahwa tidak perlu khawatir karena antara Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD masih keluarga dekat,” tulis Mawan dalam Press releasenya, Selasa (07/05/2024).
Namun, hal ini kata Mawan, dapat menjadi ujian bagi mereka, di mana yang memiliki popularitas lebih tinggi kemungkinan akan diusung sebagai calon dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai putra mahkota.
Pandangan bahwa di Buton Utara akan muncul sebuah oligarki elite politik, di mana perpolitikan dikendalikan oleh tokoh-tokoh politik yang melakukan koalisi, juga menjadi sorotan. Koalisi partai politik menjadi satu-satunya pengendalian kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok kecil elite.
Berbagai pendapat bermunculan, termasuk dari Prof. Darsono yang menyatakan bahwa koalisi elite politik adalah bentuk oligarki politik. Akademisi lainnya, seperti Luthfi Makhasin, juga menyatakan bahwa fenomena ini dapat disebut sebagai kooptasi politik.
Dr. Warjio, pakar politik, menyebut adanya koalisi partai politik dalam perpolitikan Indonesia karena cairnya ideologi partai di Indonesia. Demikian pula, partai politik yang beroposisi tidak lagi berdiri sendiri di luar pemerintahan.
Saat ini, hampir semua partai politik ikut dalam kontestasi, dan dalam hitungan kami, bisa jadi terdapat 4 pasang kandidat. Oleh karena itu, masyarakat Buton Utara memiliki kesempatan untuk memilih, menilai, dan memilih kandidat yang memiliki konsep visi dan misi yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan Buton Utara.
Tantangan Berat Menanti Calon Cakada di Butur
Di tengah persaingan yang semakin ketat, calon Cakada di Buton Utara dihadapkan pada tantangan berat. Persaingan yang semakin sengit menuntut calon untuk memiliki visi, misi, dan program yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat Buton Utara. Selain itu, mereka juga harus mampu membuktikan bahwa mereka mampu menjaga pranata sosial politik dan tidak terjebak dalam praktik oligarki politik.
Harapan Masyarakat Buton Utara
Masyarakat Buton Utara berharap agar calon Cakada yang terpilih nantinya dapat memperjuangkan kepentingan rakyat, menjaga keutuhan dan stabilitas sosial politik, serta memperhatikan pranata sosial politik yang telah berjalan selama ini. Dengan demikian, diharapkan Buton Utara dapat terus maju dan berkembang untuk kesejahteraan bersama.
Kontribusi Praktisi Hukum
Sebagai praktisi hukum, La Ode Hermawan memiliki peran penting dalam menjaga pranata sosial politik di Buton Utara. Dengan memberikan pandangan dan pemahaman yang baik kepada masyarakat, ia dapat membantu dalam membangun pemahaman yang baik tentang pranata sosial politik yang sehat dan berkeadilan.
Laporan : Redaksi.
