BURANGA,Matabuton.com-Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Sultra Cabang Buton Utara, Arzal, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperlambat pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, efisiensi anggaran justru menjadi tantangan bagi kepala dinas (Kadis) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemerintah pusat tetap membuka ruang bagi daerah yang memiliki inisiatif dan inovasi. Jadi efisiensi bukan alasan untuk bekerja lambat,” kata Arzal, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai pola kerja yang hanya bergantung pada anggaran besar dari pemerintah pusat sudah tidak relevan. Menurut dia, OPD harus mampu menghadirkan solusi agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Efisiensi bukan tanda pembangunan berhenti, tetapi penataan agar penggunaan anggaran lebih efektif,” ujarnya.
Arzal juga mengingatkan agar tidak ada pejabat daerah yang menjadikan efisiensi sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau karena efisiensi lalu kerja menjadi pelan, itu menunjukkan kurangnya ide dan inisiatif,” tegasnya.
Ia menambahkan, pejabat yang mampu bertahan di tengah keterbatasan anggaran adalah mereka yang mampu memaksimalkan sumber daya dan menghadirkan solusi.
Menurut Arzal, pimpinan OPD di Buton Utara harus menjadi mitra strategis bupati dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Efisiensi bukan penghalang, tetapi langkah agar program pemerintah lebih berkualitas dan tepat sasaran,” tutupnya.
Laporan: Redaksi.
