BURANGA,Matabuton.com-Akses jalan Provinsi Sulawesi Tenggara yang melintasi Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, lumpuh total setelah warga melakukan aksi pemblokiran, Kamis (4/6/2026).
Massa aksi menutup badan jalan menggunakan batang pohon kelapa yang dibentangkan melintang di tengah ruas jalan. Akibatnya, seluruh kendaraan roda dua maupun roda empat yang hendak melintas menuju wilayah Kambowa maupun ke Desa Lagundi terpaksa berhenti dan mencari alternatif lain.
Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan provinsi yang selama puluhan tahun dinilai tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Jalan ini rusak bertahun-tahun, tapi belum ada solusi nyata. Kali ini kami minta kepastian, bukan janji,” ujar Darsat salah satu peserta aksi.
Pantauan di lapangan, sejumlah kendaraan terjebak antrean akibat penutupan jalan. Warga yang terlibat aksi terlihat berjaga di lokasi sambil mengawasi jalannya pemblokiran.
Kondisi ruas jalan di Desa Pongkowulu memang menjadi sorotan. Di sejumlah titik, badan jalan mengalami kerusakan cukup parah yang membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.
Bahkan sebelum aksi pemblokiran berlangsung, sebuah kendaraan pengangkut bahan bangunan dilaporkan mengalami kecelakaan di tanjakan Pongkowulu yang rusak. Peristiwa itu semakin memperkuat tuntutan warga agar pemerintah segera turun tangan.
Massa aksi menegaskan blokade tidak akan dibuka sebelum ada perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang datang langsung menemui mereka di lokasi dan memberikan kepastian terkait pengaspalan jalan tersebut.
Situasi semakin menarik perhatian publik karena aksi dilakukan di salah satu jalur vital penghubung wilayah Baubau dan Buton. Lumpuhnya akses jalan menyebabkan aktivitas transportasi masyarakat terganggu.
Hingga sore hari, warga masih bertahan di lokasi. Batang kelapa yang dipasang melintang di badan jalan belum dipindahkan, sementara arus lalu lintas di ruas jalan provinsi tersebut masih terhenti total menunggu adanya respons dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
