BURANGA,Matabuton.com-Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) menyoroti sejumlah persoalan nasional yang belakangan menjadi perhatian publik.
Mulai dari polemik kenaikan harga BBM Pertamax, dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melemahnya nilai tukar rupiah, hingga isu kerusakan lingkungan.
Ketua DPK GMNI UNSULTRA, Muhamad Al Amin B, mengatakan berbagai persoalan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Sebagai organisasi kader perjuangan, kami mencermati berbagai perkembangan situasi nasional yang terjadi saat ini. Isu kenaikan harga BBM, dugaan korupsi program MBG, pelemahan rupiah, hingga persoalan lingkungan bukan sekadar isu politik, tetapi menyangkut kepentingan rakyat secara luas,” kata Al Amin dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, pembangunan nasional harus tetap berpijak pada nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan negara semestinya mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi.
Al Amin menilai pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program strategis nasional. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendorong agar setiap dugaan penyimpangan dalam program-program pemerintah diusut secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Selain itu, DPK GMNI UNSULTRA juga menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Menurut Al Amin, praktik deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan lingkungan hidup. Negara harus hadir memastikan pembangunan berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian alam,” tegasnya.
Di sisi lain, Al Amin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk tetap kritis dan aktif mengawal berbagai kebijakan publik. Namun demikian, sikap kritis tersebut harus dilakukan secara objektif, berbasis data, dan bertanggung jawab.
“Kami berharap seluruh persoalan kebangsaan yang muncul dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog, penegakan hukum, dan keberpihakan kepada rakyat. Cita-cita Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan harus tetap menjadi arah perjuangan bersama,” pungkasnya.
