BURANGA, Matabuton.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam tes kejiwaan PPPK di Buton Utara menuai kecaman keras. Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Buton Utara, Zardoni, menuntut Bupati Afirudin Mathara segera mengambil tindakan tegas.
“Tes kejiwaan PPPK dijadikan ladang bisnis gelap. Ini pemerasan terhadap masyarakat yang ingin menjadi ASN,” kata Zardoni, Senin (24/2).
Zardoni menegaskan praktik pungli ini tidak memiliki dasar hukum. Meski tes kejiwaan menjadi syarat PPPK, hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan pribadi.
“Ini bentuk kejahatan terstruktur. Mereka memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk kepentingan kelompok,” tegasnya.
LPIP juga mendesak pembenahan total sistem rekrutmen pejabat daerah. Menurut Zardoni, orang-orang bermasalah hukum harus disingkirkan dari lingkaran kekuasaan Pemda.
“Pak Bupati adalah praktisi hukum. Seharusnya lebih tegas memberantas pungli yang menghambat pembangunan daerah,” ujarnya.
Saat ini, Polres Butur telah memulai penyelidikan kasus tersebut. LPIP menyatakan dukungan penuh terhadap pengusutan tuntas kasus tersebut.
Laporan: Redaksi
