JAKARTA,Matabuton.com-Bupati Buton Utara (Butur), Afirudin Mathara secara resmi menyerahkan usulan penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (R4) sebanyak 1.862 orang kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Penyerahan dilakukan di Kantor Kemenpan RB dan diterima oleh Analis Kebijakan Madya Deputi SDM Aparatur, Raka Pamungkas, didampingi Analis Kebijakan Pertama Deputi SDM Aparatur, Tanaya Pinatshika, yang juga merupakan PIC (Penanggung Jawab) wilayah Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Afirudin turut didampingi oleh Kepala BKPSDM Buton Utara, Alimin. Selain menyerahkan surat usulan, Bupati juga melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk komitmen daerah terhadap kebutuhan formasi tersebut.
Bupati Afirudin menyampaikan harapannya agar usulan ini dapat segera mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa keberadaan tenaga PPPK R4 sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat pelayanan publik dan mendukung fungsi administrasi pemerintahan di daerah, khususnya di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
“Tenaga paruh waktu ini akan sangat membantu kinerja pemerintahan daerah, terutama dalam menjangkau pelayanan publik hingga ke pelosok,” ujarnya.
Sementara itu, PIC Sulawesi Tenggara, Tanaya Pinatshika, menyampaikan bahwa usulan dari Buton Utara akan segera dilaporkan kepada Menteri PANRB. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini, terdapat lebih dari 200 instansi daerah yang telah mengajukan usulan penambahan formasi PPPK R4.
