Prioritaskan Pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Pilih Gunakan Mobil Pribadi

Mobil pribadi Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara digunakan menjadi mobil dinasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

BURANGA,Matabuton.com-Bupati dan wakil bupati Buton Utara, Afirudin Mathara-Rahman memilih untuk tidak membeli mobil dinas baru sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Keduanya sepakat menggunakan mobil pribadi untuk menjalankan tugas pemerintahan, merespons kebijakan baru presiden terkait penghematan serta mempertimbangkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami pemotongan.

“Kita dengan bupati sudah sepakat tidak akan membeli atau mengadakan mobil dinas baru. Karena kebijakan baru presiden soal efisiensi ini. Kita ketahui bersama lah Buton Utara ini APBD kan kena pemotongan juga,” ujar Rahman saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (6/3/2030).

Rahman menjelaskan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan beban APBD yang cukup berat dan banyaknya prioritas pembangunan yang harus didahulukan.

Menurutnya, langkah ini bukan semata soal citra politik, melainkan upaya nyata untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran bagi kepentingan masyarakat.

“Sementara masih banyak yang kita prioritaskan. Yang kedua memang kita harus efisiensi termasuk kendaraan kita. Kan masih banyak ini yang bisa dipake yang masih sehat, bukan soal barunya,” tambah Rahman.

Ia juga menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Buton Utara yang memerlukan perhatian serius. Tercatat sekitar 40 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak parah, termasuk Jalan Pantura pesisir dan beberapa ruas jalan provinsi.

Rahman berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah efisiensi ini.

“Kita mau beli mobil, bayangkan sekelas bupati dan wakil bupati kurang lebih Rp1,4 miliar. Kalau kita gunakan untuk menimbun saja lubang-lubang jalannya, berapa kilometer itu yang selesai? Kasihan masyarakat kita,” tuturnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk lebih mengutamakan kepentingan publik dalam pengelolaan anggaran. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *