BURANGA,Matabuton.com-Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara memimpin apel pagi perdana pasca libur cuti bersama dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Selasa, 8 April 2025. Apel gabungan yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Buton Utara.
Dalam amanatnya, Bupati Afirudin menekankan pentingnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam menyikapi dinamika pemerintahan, termasuk pergantian kepemimpinan.
“Bekerjalah seperti biasa. Pergantian pimpinan daerah bukan alasan untuk tidak maksimal dalam bekerja,” tegasnya.
Ia juga menanggapi isu mutasi, promosi, dan demosi yang sempat beredar. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebutuhan organisasi yang bersifat wajar dan menjadi kewenangan pimpinan, bukan konsumsi staf.
“Sebagai ASN, kita harus tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh dinamika tersebut,” tambahnya.
Afirudin juga menekankan pentingnya kedisiplinan, khususnya kehadiran, sebagai indikator utama penilaian kinerja. Ia mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan disiplin sebagai bagian dari pelayanan publik yang optimal.
“Tanpa kehadiran, fungsi pelayanan tidak berjalan dengan baik. Karena itu, mari bekerja profesional dengan meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran kita,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugas, lanjutnya, ASN diminta mengedepankan hati dan akal sehat.
“Melayani harus dengan hati dan otak. Jika hanya menggunakan otak tanpa hati, pelayanan tidak akan maksimal. Lakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, karena fungsi kita di pemerintahan adalah melayani,” kata Afirudin.
Menutup amanatnya, Bupati menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik pungli ataupun pemotongan hak staf dengan mengatasnamakan pimpinan.
“Tidak ada ruang bagi pungli di bawah kepemimpinan Afirudin–Rahman. Jangan coba-coba menyalahgunakan jabatan. Tidak boleh ada pemotongan hak staf, apalagi atas nama pimpinan,” tegasnya.
Untuk diketahui, nomor WhatsApp pribadi Bupati Buton Utara kini telah dibuka secara luas untuk masyarakat sebagai sarana menyampaikan keluhan dan laporan terkait pelayanan publik secara langsung kepada kepala daerah.
Laporan: Redaksi.
