BURANGA, Matabuton.com-Massa aksi di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, memutuskan menutup total jalan Provinsi Sulawesi Tenggara mulai Minggu (7/6/2026). Keputusan tersebut diambil setelah warga mengaku kecewa dan merasa dipermainkan terkait perubahan kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai bersama Kepala Dinas PUPR Buton Utara, Plt Bappeda Buton Utara Agus Pria Budiana, dan Kapolres Buton Utara.
Sebelumnya, massa aksi sepakat memberlakukan sistem buka-tutup jalan pada jam-jam tertentu. Kesepakatan itu merupakan hasil mediasi yang dilakukan Kapolres Buton Utara AKBP Totok Budi S bersama pemerintah daerah pada Jumat (5/6/2026).
Namun, kesepakatan tersebut kembali menjadi polemik setelah muncul pesan WhatsApp dari Kepala Dinas PUPR Buton Utara, La Ode Husima, yang meminta agar rencana pertemuan perwakilan massa aksi dengan Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau kembali.
Menurut Salianto, pesan tersebut memicu kekecewaan warga karena dinilai mengubah kesepakatan yang telah dibangun bersama.
“Sehingga masyarakat Pongkowulu merasa dipermainkan oleh Kadis PUPR Buton Utara,” kata Salianto di hadapan massa aksi, Minggu (7/6/2026).
Di depan peserta aksi, Salianto kemudian membacakan isi pesan WhatsApp yang disebut berasal dari Kepala Dinas PUPR Buton Utara.
Dalam pesan tersebut, La Ode Husima menyarankan agar warga menunggu kedatangan Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra di Pongkowulu pada pekan ketiga Juni. Ia juga menyampaikan agenda keberangkatannya ke Kendari untuk membahas desain program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap I di wilayah Pantura sekaligus mendiskusikan usulan IJD Tahap II bersama Balai Jalan.
Alih-alih meredam situasi, isi pesan tersebut justru memicu reaksi keras dari massa aksi. Warga menilai mereka kembali diminta menunggu tanpa adanya kepastian kapan perbaikan jalan yang selama ini diperjuangkan akan direalisasikan.
Usai mendengar isi pesan tersebut, massa langsung bermusyawarah dan sepakat mengakhiri skema buka-tutup jalan yang sebelumnya diberlakukan. Warga kemudian memutuskan menutup total akses jalan provinsi yang melintasi Desa Pongkowulu.
Bagi warga, persoalan yang mereka hadapi saat ini bukan lagi soal rencana atau janji perbaikan. Mereka menginginkan kepastian dan bukti nyata atas tuntutan yang telah disuarakan selama bertahun-tahun.
“Kami butuh bukti nyata, bukan janji,” tegas salah seorang peserta aksi yang disambut sorakan massa.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih bertahan di lokasi. Akses jalan Provinsi Sulawesi Tenggara yang melintasi Desa Pongkowulu terpantau tertutup total, sementara warga menunggu respons dan langkah konkret pemerintah terkait tuntutan perbaikan jalan tersebut.
