Vendor dan Tukang Segel Kampung Nelayan Merah Putih Malalanda, Tagih Rp 1,7 Miliar yang Belum Dibayar

Massa aksi saat menyegel Kampung Nelayan Merah Putih Desa Malanda, Kecamatan Kulisusu kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara.

BURANGA,Matabuton.com – Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Malalanda, Kabupaten Buton Utara, disegel oleh vendor dan pekerja proyek yang mengaku belum menerima pembayaran dari kontraktor pelaksana, PT Wirabaya Nusantara Permai, Rabu (17/6/2026).

Penyegelan dilakukan setelah massa lebih dulu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara. Dalam aksi tersebut, massa juga menyegel kantor dinas dan sempat terlibat kericuhan dengan sejumlah pegawai saat proses penyegelan berlangsung.

Massa menilai Dinas Perikanan tidak menunjukkan langkah konkret untuk memperjuangkan hak-hak vendor dan pekerja yang hingga kini belum dibayarkan. Kekecewaan terhadap sikap diam pihak dinas memicu aksi penyegelan sebagai bentuk protes.

Usai menyegel Kantor Dinas Perikanan, massa bergerak ke lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Desa Malalanda dan kembali melakukan penyegelan.

Koordinator lapangan aksi, Alwin Hidayat, mengatakan penyegelan dilakukan karena pembayaran kepada vendor lokal belum juga direalisasikan meski proyek telah dinyatakan selesai.

“Alasan kami melakukan penyegelan karena ada beberapa hak vendor sekitar Rp 1,7 miliar yang belum dibayarkan. Padahal pekerjaan sudah dinyatakan 100 persen selesai dan anggarannya sudah dicairkan kepada perusahaan pelaksana,” kata Alwin kepada wartawan.

Menurutnya, para vendor lokal di Buton Utara justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pelaksanaan proyek yang merupakan bagian dari program strategis nasional tersebut.

“Hari ini kami melakukan penyegelan karena usaha para vendor lokal yang ikut menyukseskan pembangunan strategis nasional Presiden Prabowo justru menjadi pihak yang dirugikan. Hak mereka sampai sekarang belum dibayarkan,” ujarnya.

Massa mendesak PT Wirabaya Nusantara Permai segera menyelesaikan kewajibannya kepada vendor dan pekerja. Mereka juga meminta pemerintah daerah turun tangan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Wirabaya Nusantara Permai belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan pembayaran yang disampaikan para vendor dan pekerja proyek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *