BURANGA, Matabuton.com-Inspektorat kabupaten Buton Utara diminta agar segera mengekspose hasil audit kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di Desa Langere pada tahun 2022 secara transparan dan akutabel.
Pasalnya, mantan Kades Langere, inisial L diduga telah melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Langere, Kecamatan Bonegunu.
Diketahui, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan audit terkait pembangunan gedung Serba Guna di Desa Langere yang diduga tidak sesuai perencanaan dan mangkrak karena semestinya pembangunan gedung serba guna tersebut harus selesai seratus Persen.
“Pada tahun 2022 mantan Kepala Desa Langere melakukan pembangunan gedung serbaguna tahap satu dengan anggaran senilai Rp.137 juta, namun pembangunan tersebut diduga tidak sesuai perencanaan dan akhirnya mangkrak”, katanya Alwin, Selasa (28/11/2023).
Sehingga pekerjaan gedung serbaguna kembali dianggarkan senilai Rp. 127 juta setelah jabatan kepala Desa Langere berakhir dan dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa.
Pembangunan gedung serbaguna tahap 2 kata Alwin, kembali bersumber dari dana desa anggaran 2023. Namun dari anggaran ini juga terindikasi di korupsi
“Dengan nominal anggaran yang fantastis juga pada saat prosesnya pembangunan gedung serbaguna tersebut diduga terindikasi KKN dan Mark Up”, ujar ketua DPD LSM LIRA Butur itu.
Alwin kembali menegaskan, agar Inspektorat Kabupaten Buton Utara harus melakukan pengauditan secara transparan untuk mengetahui kerugian negara. Sehingga bisa diketahui Inspektorat bekerja secara profesional, tidak melahirkan krisis kepercayaan.
“Takutnya, dalam pengauditan maupun pemeriksaan bisa terjadi Kolusi antara pemeriksa dan yang terperiksa”, tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, kami belum bisa menghubungi Inspektur Inspektorat Buton Utara untuk dimintai tanggapannya.
Laporan : Redaksi.
